Pangonal Harahap Membantah Memiliki Pabrik Kelapa Sawit

Setelah setahun menjadi Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap di sebut-sebut bakal membuka bisnis industri perkebunan. Bupati yang dilantik 18 Februari 2016 itu santer disebut warga sedang membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Lingkungan Bandar Selamat I/Balikgunung, Kelurahan Pulopadang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Warga semula menolak, namun belakangan prokontra, ada menolak dan ada yang mendukung.

Tentang isu santer tersebut, Bupati Pangonal Harahap menampik desas-desus warga Labuhanbatu yang menyebut PKS itu sebagai miliknya. Namun ia menyebut mengizinkan pembangunan PKS di Kecamatan Rantau Utara itu untuk menambah tenaga kerja di Kabupaten Labuhanbatu.

Kalau mendirikan pabrik belum saatnya aku adinda, sekarang saya perbolehkan itu untuk menambah tenaga kerja di Labuhanbatu, adinda jawab Pangonal melalui WhatsApp (WA), Jumat (9/6) pukul 13:28 WIB.

Plt Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Paruhuman Daulay SP mengakui telah menandatangani izin prinsip untuk pembangunan PKS dimaksud.

Namun, katanya, belum ada mengeluarkan izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin pengelolaan produksi.

Paruhuman menyebut, mengeluarkan izin prinsip atas usulan kelurahan. Di situ ada usulan kelurahan. Berdasarkan itulah saya tandatangani.

Izin prinsip itu dikeluarkan, sebut dia, juga atas persetujuan 150 warga termasuk dari ormas yang ada di lokasi PKS dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi warga dan membuka lapangan kerja. PKS yang santer disebut milik Bupati Labuhanbatu itu bernama PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP).

PKS itu atas nama Harkat Hasibuan, dari Jakarta. Tapi yang datang mengurus izin-izinnya warga Aceh.

Pemkab Labuhanbatu mengeluarkan izin PKS yang di sebut-sebut warga milik Bupati Labuhanbatu di Kelurahan Parlayuan (sebenarnya Kelurahan Pulopadang), Kecamatan Rantau Utara. Pendirian PKS dinilai mengangkangi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah dikeluarkan Pemprov Sumut.

RTRW Kabupaten Labuhanbatu yang sudah disahkan Gubsu, melarang pembangunan industri hasil perkebunan seperti PKS di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Namun Pemkab tidak mengindahkan Perda tersebut dengan diterbitkannya izin lokasi PKS di Kelurahan Pulopadang, Kecamatan Rantau Utara, ujar sumber SIB warga Bandar Selamat.

PKS yang masih proses pembangunan itu, izinnya sudah dikeluarkan meski lokasi PKS tidak jauh dari pemukiman warga dan sekolah.

Anggota DPRD Labuhanbatu Syahmad Noor (Manoor) Ritonga menyatakan, Perda RTRW kabupaten yang sudah final, tidak memperbolehkan industri hasil perkebunan didirikan di Kecamatan Rantau Utara. Kelurahan Perlayuan (Pulopadang) itu masuk Kecamatan Rantau Utara. Kalau di sana dibangun PKS, jelas tidak sesuai Perda RTRW.

Dia mengatakan, larangan pembangunan industri hasil perkebunan di Kecamatan Rantau Utara sesuai hasil eksaminasi Gubsu atas pengajuan Perda RTRW Kabupaten. Sebelumnya wilayah yang diajukan sebagai lokasi industri perkebunan adalah Kecamatan Rantau Utara.

Namun Gubsu melakukan koreksi melalui proses eksaminasi Perda RTRW dan hasilnya memindahkan lokasi industri hasil perkebunan itu ke Kecamatan Rantau Selatan.

Eksaminasi itu sudah dibahas bersama Pemkab. Kenapa lagi dibangun PKS di sana? Ketentuan yang melarang pembangunan industri hasil perkebunan di Kecamatan Rantau Utara sudah final.

Warga yang menolak pembangunan PKS di area pemukiman mereka bahkan memasang spanduk bertuliskan: “Kami siap berdarah-darah menolak berdirinya pabrik kelapa sawit di lingkungan Bandar Selamat I/Balikgunung.

Warga yang mendukung pembangunan PKS itu juga memajang spanduk dukungan. Lokasi PKS dijaga ketat oleh Ormas berseragam PP dan MPI.

Komentar Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.