Menurut Prof. Dr. Ibrahim Gultom, pakar antropologi budaya dari Universitas Negeri Medan, netralitas Polri dalam pelaksanaan Pilkada 2024 bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Utara yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya.
“Ketika Polri menegaskan komitmen netralitas, mereka tidak hanya menjalankan kewajiban institusional, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural,” ungkap Prof. Ibrahim. “Netralitas Polri menjadi penanda bahwa negara hadir sebagai pelindung, bukan pelaku kepentingan politik tertentu.”
Ia menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang beragam seperti Sumatera Utara, potensi konflik horizontal meningkat saat masyarakat merasa institusi negara tidak netral. Netralitas Polri menjadi semacam jaminan keadilan bagi semua pihak. Hal ini sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan menghindari gesekan antar kelompok yang berbeda pandangan politik.
Prof. Ibrahim menyoroti bahwa aturan hukum tentang netralitas Polri tidak hanya memiliki dimensi legalistik tetapi juga nilai-nilai moral dan etis. Masyarakat berharap Polri benar-benar menjadi institusi yang profesional dan tidak memihak. Dengan demikian, netralitas ini bukan hanya menjadi simbol keadilan, tetapi juga wujud nyata dari integritas institusi negara.
Selain itu, ia menilai langkah Polri dalam mengedukasi personelnya melalui berbagai platform media sosial merupakan inovasi yang patut diapresiasi. Namun, Prof. Ibrahim mengingatkan bahwa edukasi tersebut harus disertai dengan pengawasan dan evaluasi internal secara ketat. “Ini untuk memastikan bahwa netralitas tidak hanya menjadi narasi, tetapi juga terlihat dalam tindakan sehari-hari para anggota Polri,” katanya.
Prof. Ibrahim juga menekankan pentingnya pemahaman budaya lokal dalam pendekatan Polri selama Pilkada. Menurutnya, Sumatera Utara memiliki dinamika sosial dan budaya yang unik, sehingga Polri harus sensitif terhadap kearifan lokal. “Pendekatan yang tidak sesuai dengan budaya setempat bisa menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan resistensi dari masyarakat,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat lokal memiliki ekspektasi tinggi terhadap Polri sebagai penjaga keamanan dan stabilitas. Dalam situasi politik seperti Pilkada, netralitas Polri menjadi ujian besar yang dapat memperkuat atau melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Lebih jauh, Prof. Ibrahim menjelaskan bahwa sikap netral Polri juga berdampak pada citra negara di mata masyarakat. “Ketika Polri berhasil menjaga netralitasnya, mereka bukan hanya melindungi proses demokrasi, tetapi juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk semua pihak, tanpa keberpihakan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam era digital, simbol-simbol kecil seperti pose foto, gestur, atau interaksi dengan peserta Pilkada dapat menciptakan persepsi buruk jika tidak dikelola dengan baik. “Polri harus sangat berhati-hati dalam setiap tindakannya karena persepsi publik bisa terbentuk hanya dari hal-hal kecil yang terlihat sederhana,” jelasnya.
Prof. Ibrahim menambahkan bahwa netralitas Polri harus dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga harmoni sosial. “Netralitas ini bukan hanya tentang Pilkada 2024, tetapi juga merupakan investasi sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan demokratis,” ujarnya.
Sebagai penutup, Prof. Ibrahim menegaskan bahwa netralitas Polri adalah fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Jika Polri mampu menjaga profesionalisme dan netralitasnya, maka proses demokrasi dapat berjalan lebih aman dan bermartabat.
“Netralitas Polri adalah ujian bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Ketika Polri berhasil menjalankan tugasnya dengan netral, mereka bukan hanya menjaga keamanan Pilkada, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang yang akan memperkuat harmoni sosial,” tutupnya.
