Oleh Prof Ibrahim Gultom
Langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembangunan 29 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di jajaran Polda Sumatera Utara adalah kabar baik. Bukan sekadar seremoni, melainkan bukti bahwa Polri ikut serta dalam upaya negara membangun generasi masa depan melalui pemenuhan gizi anak.
Selama ini masyarakat lebih sering mengenal Polri dari sisi penegakan hukum. Namun melalui program SPPG, Polri menunjukkan wajah lain: sebagai pelayan publik yang hadir dalam urusan paling dasar, yaitu makanan bergizi bagi anak-anak.
Dari perspektif sosial, pemenuhan gizi bukan hanya soal kesehatan. Anak yang cukup gizi lebih mudah belajar, lebih sehat mentalnya, dan lebih siap menghadapi masa depan. Dengan kata lain, SPPG adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
Sumatera Utara dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah ini punya populasi besar, keberagaman etnis, serta tantangan ekonomi yang nyata. Masih banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi harian. SPPG hadir untuk menjembatani kesenjangan itu.
Yang menarik, Kapolri menekankan bahwa SPPG tidak hanya sekadar memberi makanan. Lebih dari itu, ia diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Artinya, bahan pangan bisa melibatkan UMKM lokal, petani, hingga nelayan.
Jika ini dijalankan dengan konsisten, maka perputaran ekonomi akan kembali ke masyarakat. Polri menyediakan fasilitas, sementara masyarakat ikut terlibat memasok kebutuhan. Pola ini bukan hanya tentang konsumsi, tetapi juga pemberdayaan.
Ada makna budaya yang penting di sini. Pola makan masyarakat terbentuk dari tradisi dan ketersediaan pangan lokal. Karena itu, SPPG sebaiknya tidak hanya menghadirkan menu “standar nasional”, tetapi juga memadukan bahan pangan yang akrab dengan lidah masyarakat setempat. Dengan begitu, program ini akan lebih diterima.
Kehadiran Bhayangkari yang ikut meninjau program pangan lestari, bioflok, hingga UMKM juga memperlihatkan sisi lain. Perempuan memegang peran kunci dalam urusan gizi keluarga. Dukungan Bhayangkari membuat program ini punya dimensi gender yang kuat: memberdayakan perempuan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.
Bagi masyarakat, kehadiran SPPG bisa dimaknai sebagai tanda nyata kehadiran negara. Selama ini, negara sering dianggap jauh dari urusan dapur rumah tangga. Kini, Polri menghadirkan negara dalam bentuk paling konkret: makanan sehat untuk anak-anak.
Simbol kehadiran negara ini penting. Ia membangun rasa percaya masyarakat bahwa pemerintah tidak hanya hadir saat ada masalah hukum, tapi juga dalam menjaga kesejahteraan dasar warganya.
Dari sisi kesehatan publik, gizi buruk terbukti membawa dampak jangka panjang: menurunnya prestasi anak, meningkatnya kerentanan terhadap penyakit, hingga potensi masalah sosial. Maka, program SPPG adalah bentuk pencegahan yang jauh lebih murah dibanding harus mengatasi masalah di kemudian hari.
Tentu, konsistensi menjadi kunci. Banyak program gizi di masa lalu yang berhenti di tengah jalan atau hanya ramai di awal. Jika SPPG ingin berhasil, maka harus ada evaluasi rutin: apakah benar anak-anak tumbuh lebih sehat, apakah masyarakat sekitar ikut merasakan dampaknya.
13. Kapolri juga meninjau sejumlah fasilitas baru di kompleks Polda Sumut, dari gedung Samapta, GOR badminton, hingga lapangan basket. Semua itu punya makna simbolis: Polri ingin tampil sebagai institusi modern yang dekat dengan masyarakat dan peduli pada pembangunan manusia.
Testimoni dari masyarakat penerima manfaat menambah legitimasi moral program ini. Dalam budaya kita, ucapan terima kasih bukan sekadar basa-basi, tetapi pengakuan bahwa sesuatu dianggap berguna. Dan itu sangat penting bagi citra Polri.
Apalagi, program ini sejalan dengan prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto: makan bergizi gratis. Dengan melibatkan Polri, program ini akan lebih cepat menjangkau masyarakat, karena Polri memiliki struktur hingga ke daerah-daerah terpencil.
Namun jangan lupa, keberhasilan SPPG tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi dari dampak nyatanya. Apakah anak-anak lebih sehat? Apakah keluarga merasa terbantu? Apakah ekonomi lokal bergerak? Itu yang harus dijadikan indikator utama.
Dari sisi sosial, SPPG juga bisa menjadi ruang interaksi anak-anak. Tempat di mana mereka tidak hanya makan, tetapi juga belajar nilai kebersamaan. Dengan begitu, SPPG berfungsi ganda: menjaga kesehatan sekaligus membentuk solidaritas sosial.
Jika dirawat dengan baik, program ini bisa menjadi contoh bagaimana lembaga negara bertransformasi. Polri yang dulunya identik dengan penindakan hukum, kini juga dikenal sebagai bagian dari solusi kesejahteraan.
Kehadiran Polri di ranah sosial semacam ini sebenarnya memperkuat legitimasi institusi di mata masyarakat. Wajah polisi tidak lagi kaku, tetapi humanis. Dan itu sangat penting di tengah kebutuhan membangun kepercayaan publik terhadap aparat negara.
Pada akhirnya, pembangunan 29 SPPG di Sumatera Utara adalah langkah strategis. Ia bukan hanya soal makanan, tetapi soal masa depan anak bangsa. Dengan gizi yang baik, anak-anak kita akan tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap membawa Indonesia menjadi bangsa yang kuat.
